Tim Relawan melakukan evakuasi korban bencana banjir bandang Luwu Utara. Foto: istimewa
LUTRA, Beritarepublik.com–Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim, BMKG Indra Gustari mengatakan hujan yang jadi penyebab utama banjir bandang Luwu Utara bukanlah yang terjadi pada 13 Juli 2020.
“Pada kasus banjir bandang Luwu Utara, sebenarnya curah hujan yang diamati dari titik pengamatan dari permukaan tidak tinggi di 13 Juli, berada pada kriteria rendah di bawah 50 milimeter dalam 10 hari. Tapi curah hujan sebelumnya tanggal 12 juli itu sudah tinggi di atas 50 mm dalam 10 hari,” kata Indra saat konferensi pers penanganan banjir bandang di Luwu Utara, Minggu (19/7/20).
Intensitas hujan yang tinggi di hari sebelumnya itulah yang menyebabkan air sungai meluap hingga mengakibatkan terjadinya banjir bandang.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kasubdit Kelembagaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS KLHK, Yuli Utami. Ia juga menambahkan selain hujan, faktor alam lainnya yaitu kemiringan lereng di DAS Balease.
Yuli menjelaskan tanah di lokasi tersebut berjenis distropepts/inceprisols dengan sifat berupa tekstur debu dan tanah remah dengan konsistensi gembut. Kondisi itu menunjukkan tingkat konsolidasi tanah cenderung rendah dan bersifat lepas.
Pasca banjir bandang, lumpur tebal di sungai dan pemukiman warga. Foto: Istimewa.
Selain itu jenis bebatuan yang terdapat di sana ialah batu vulkan, batu pasir dan batu lumpur yang mudah rapuh.
Karakteristik batuan tersebut pada lereng yang curam menyebabkan potensi longsor tinggi yang membentuk bendung alami yang tidak stabil sehingga mudah jebol jika ada akumulasi air berlebih,” kata Yuli dalam konferensi pers yang sama.
Meski begitu, faktor alam bukan jadi satu-satunya penyebab. Yuli mengungkapkan pihaknya juga menemukan adanya faktor manusia yang menyebabkan banjir bandang.
“Yang kedua faktor manusia adanya pembukaan lahan di hulu DAS Balease dan penggunaan lahan masif berupa perkebunan kelapa sawit,” kata Yuli.
Lebih jauh, Yuli mengatakan pihaknya akan menyelidiki adanya faktor lain, seperti illegal logging yang terjadi di sekitar lokasi bencana. Pasalnya di sana terdapat hutan lindung dan hutan produksi.
“Ini peta kawasan di sini bahwa lokasi banjir bandang merupakan daerah APL (area penggunaan lain) namun di atasnya ada hutan lindung dan produksi. Jadi kami juga masih koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel dan KPH Rongkong apakah di atas terjadi perambahan liar, illegal logging. Kami masih koordinasi,” kata Yuli.
Diketahui, Kabupaten Luwu Utara diterjang Banjir Bandang pada 13 Juli 2020 lalu. Sebanyak 36 orang meninggal dunia, 58 orang terluka, dan 40 orang hilang. Bencana itu juga menyebabkan 14.483 orang mengungsi.
Hingga kini, masih dilakukan proses pemulihan. Baik menyingkirkan lumpur yang mencapai antara 1-2 meter. Selain itu soal penanganan korban banjir yang kini masih berada di sejumlah pengungsian.
Kementrian PUPR dan Kemensos sudah mengambil langkah-langkah pemulihan atas perintah Presiden Jokowi. Sebab, pemerintah pusat menilai bencana dahsyat itu tak mampu dilakukan dengan cepat jika hanya pemerintah daerah saja.