Hal itu tampak saat sidang pleno keempat yang dipimpin oleh Gubernur Kaltim Isran Noor.
Dalam sidang itu, dia mengatakan penyelenggaraan otonomi daerah bagi pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota perlu pengakuan dan penguatan oleh pemerintah pusat.
Satu di antaranya yaitu terkait pemberian izin mineral dan batubara (Minerba) yang diminta dikembalikan ke daerah.
Isran Noor dalam sidang itu meminta pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM agar mengembalikan kewenangan perizinan Minerba ke daerah.
"Serahkan saja ke gubernur perizinan ini, bukan hanya batubara. Serahkan saja keseluruhannya itu, percayakan saja Minerba itu ke gubernur," kata Isran Noor.
Seruan itu langsung disambut tepuk tangan seluruh gubernur se-Indonesia peserta Rakernas APPSI, Selasa 10 Mei 2022.
Dia menjelaskan mengapa perizinan minerba itu harus diserahkan kembali ke daerah. Sebab, menurutnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus wujud dan implementasi sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia.
"Percayakan saja ke gubernur," tegasnya lagi.
Dia mengakui ilegal mining atau pertambangan liar tanpa izin (Peti) sudah ada sejak lama. Namun tidak separah saat ini ketika undang-undang dan peraturan lainnya terkait Minerba diterbitkan.
"Kalau ada masalah dengan persoalan perizinan yang dilaksanakan kepala daerah sebagai gubernur, itu yang diperbaiki, bukan izinnya ditarik ke pusat," jelasnya.
Dia meminta pemerintah pusat agar memahami situasi dan kondisi negara, khususnya perkembangan daerah yang semakin kompleks.
Sehingga perlu keterlibatan semua pihak terutama para kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan walikota.
"Negara yang luas ini percayakan ke daerah-daerah mengurusnya. Semangat otonomi daerah itu harus terus dibangkitkan dengan memberikan keleluasaan daerah mengurusi dirinya," pungkasnya.(pemprovkaltim)***