Beritarepublik.com,Kendari, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah representasi dari Penduduk setempat, dengan beberapa tugas & wewenang ; membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian, dst (UU MD3).
Setelah Viral Ketua DPRD kabupaten/ kota Lumajang yang tidak hapal sila-sila Pancasila yang pada akhirnya memutuskan mengundurkan diri sebagai ketua DPRD, Telah menimbulkan gejolak dan sekaligus pembelajaran yang berharga, bahwa Ketua DPRD sekalipun tidak dapat dipastikan Hapal sila-sila Pancasila, apalagi 45 butir-butir Pancasila & pengamalannya.
Kini Daerah Sulawesi Tenggara, Rakyatnya dipertontonkan dengan sikap & Pernyataan beberapa anggota/Wakil DPRD, terhadap (R) Pembangunan Kantor Gubernur baru.
Impresi yang muncul baik negatif maupun positif tergantung sudut pandang masing-masing - pertama, bahwa tidak adanya Persamaan Persepsi antara Pejabat DPRD dan Pemprov Sultra tentang Pembangunan Kantor Gubernur yang dirancang berdiri 22 lantai dengan Interior Mewah ini dan Kedua, adanya dugaan Pelanggaran Administratif terhadap Tata Tertib Persidangan DPRD.
Anggota DPRD dengan Hak Imunitas ; tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi. dengan ini, Polemik akan terus berlanjut bahkan bertambah luas terhadap (R) Pembangunan Kantor Gubernur Baru tersebut.
Pada lapisan Masyarakat menengah kebawah selalu on time menunggu solusi, suguhan prestasi dan Penyaluran Aspirasi yang nyata (BBM, Jalan Raya, dst) DPRD & PEMDA, yang pada akhirnya pula meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Pemerintah Daerah & Legislatif, bukan dengan drama yang tak berkesudahan. - Continued
________________
Penulis : Budiarto Suselmen merupakan Alumni SKPP Bawaslu (2021), Pemakalah Webinar Nasional "Pembaharuan Hukum Administrasi Negara" FH UII (Yogyakarta, 2021) serta pernah mengikuti NDP School HmI cab. Kendari. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Lembaga Survei Indonesia