Ketua panitia Pelaksana dalam Rapat koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ETPD dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. Dipa,M.Si. Menyampaikan, dengan Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, trasparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah).
Rakor Monitoring dan Evaluasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) dilakukan dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, melalui pengembangan pembayaran digital masyarakat.
Mendorong peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran digital dan kerjasama pemda yang akan berdampak signifikan kepada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Mengetahui perkembangan penerapan ETPD, kendala yang di hadapi , serta masukan terkait percepatan digitalisasi daerah, Pelaksanaan kegiatan badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten soppeng.
Adapun pemateri yang akan membawakan materi kali ini yaitu kepala kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi sulawesi selatan, dan pimpinan bank sulselbar provinsi sulawesi selatan.
Terkait pelaksanaan ETPD ,Bupati soppeng H Andi Kaswadi Razak SE., mengatakan,
Akselarasi dan implementasi tim percepatan dan perluasan di daerah sebagai bentuk salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka mendorong digitalisasi, transaksi pemerintah agar sesuai dengan apa yang telah diatur oleh presiden nomor 3 tahun 2021 tentang percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Untuk itu kita harus menyesuaikan kemampuan dan perkembangan teknologi khususnya dibidang transaksi keuangan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga seimbang.
Dapat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada pandemi covid 19 yang dimana soppeng memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dari wilayah sekitar.
Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi di kabupaten soppeng di tengah pandemi covid 19 cukup baik pada tahun 2020 jika di bandingkan dengan daerah lain di provinsi sulawesi selatan.
Sedangkan Pendapatan daerah dari tahun 2015 hingga 2021 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena adanya digitalisasi daerah berupa pembayaran secara non tunai, dan juga dipicu oleh laju pertumbuhan ekonomi serta kegiatan kegiatan intersifikasi dan eksterifikasi pemerintah daerah.
Dengan proses pembayaran non tunai ini akan memudahkan seluruh lapisan masyarakat melaukan transaksi.
Kegiatan dihadiri oleh, Asisten direktur kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi sulawesi selatan, Kepala BPKPD/BKD/Bapenda Kabupaten Wajo, kota Pare - Pare, Sidrap, dan Maros, Anggota tim TP2DD Kabupaten Soppeng.
red