SOPPENG – Anggota DPRD dapil 5 Marioriwawao Kabupaten Soppeng, Rusdiaman Tahir, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Dusun Tokebbeng, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo.
Dalam forum dialog yang dihadiri ratusan warga dan tokoh masyarakat, perwakilan warga Nawir menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya sektor pertanian. “Kami berharap perhatian pemerintah untuk infrastruktur jalan tani, program Pansimas, dan percepatan realisasi program Lisa, yakni listrik masuk sawah,” tegas Nawir mewakili aspirasi konstituen.
Menanggapi hal tersebut, Rusdiaman Tahir menegaskan komitmennya mengawal seluruh aspirasi hingga terealisasi. Untuk infrastruktur jalan tani, ia menyebut usulan telah masuk dalam dokumen perencanaan dan ditargetkan terealisasi tahun anggaran berjalan. “Ini bagian dari ikhtiar politik kita memperjuangkan akses produksi petani. Jalan tani yang baik adalah urat nadi peningkatan produktivitas,” ujarnya.
Terkait program strategis Lisa, Legislator asal Dapil Marioriwawo itu mengungkapkan bahwa Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng secara proaktif telah melakukan lobi politik ke pemerintah pusat. “Kita dorong bersama agar program listrik masuk sawah ini segera turun. Ini intervensi kebijakan yang akan menekan biaya produksi dan modernisasi pertanian di Soppeng,” jelas Rusdiaman.
Tidak hanya infrastruktur, para petani jagung juga menitipkan harapan agar pemerintah daerah memfasilitasi bantuan bibit jagung dan padi guna meringankan beban biaya tanam. Menjawab hal itu, Rusdiaman meminta kelompok tani segera menyusun dan memasukkan proposal secara kelembagaan. “Aspirasi ini akan kami kawal ke Kementerian Pertanian. Prinsipnya, negara harus hadir meringankan petani,” tegasnya.
Isu pemberdayaan perempuan juga mengemuka dalam reses tersebut. Masyarakat mendorong penguatan peran Kelompok Wanita Tani. Rusdiaman pun menawarkan solusi konkret dengan mengajak KWT memulai gerakan tanam sayur dan buah untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga sekaligus menyuplai kebutuhan dapur MBG. “Ini bentuk politik anggaran yang berpihak. Dari kebun sendiri untuk dapur sendiri, selebihnya bisa jadi tambahan ekonomi keluarga,” imbuhnya.
Reses ini menjadi wujud nyata fungsi representasi DPRD dalam menjembatani kepentingan rakyat dengan kebijakan pemerintah. Seluruh aspirasi yang terhimpun akan dibawa ke forum parlemen untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama eksekutif.
(redaksi, La dani)