Soppeng, Beritarepublik.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE mengeluarkan ultimatum kepada kontraktor pelaksana pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 64 agar mempercepat penyelesaian proyek. Seluruh pekerjaan diwajibkan berlangsung selama 24 jam dengan sistem dua shift demi mengejar target operasional nasional pada 31 Juli 2026.
Ultimatum tersebut disampaikan saat Suwardi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembangunan bersama Tim Kementerian Sosial Republik Indonesia, Senin (13/7/2026). Peninjauan itu turut dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng Taufiq Ramli, SSTP., MM, serta Kepala Sekolah SRT 64 Soppeng Arni Erjillah, S.Pd., Gr.
Dalam arahannya kepada pelaksana proyek, Suwardi menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi keterlambatan. Menurutnya, seluruh pekerjaan harus dipercepat agar Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng dapat mulai beroperasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
"Progres pembangunan harus dikebut. Saya ingin pekerjaan berjalan selama 24 jam agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai," tegas Suwardi.
Bupati menilai penerapan sistem kerja dua shift merupakan langkah paling realistis untuk mengejar sisa waktu pelaksanaan tanpa mengurangi kualitas hasil pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan pekerjaan tetap harus mengutamakan keselamatan kerja dan mutu konstruksi.
Sebagai bentuk komitmen, Suwardi memastikan dirinya akan turun langsung melakukan pengawasan. Ia menjadwalkan peninjauan ke lokasi proyek setiap dua hari sekali guna memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target dan seluruh instruksi dilaksanakan dengan baik.
Percepatan pembangunan dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Meski pembangunan kawasan sekolah belum sepenuhnya selesai, Pemkab Soppeng menargetkan seluruh fasilitas utama sudah siap digunakan pada 31 Juli 2026. Tanggal tersebut menjadi awal operasional Sekolah Rakyat secara serentak di 62 kabupaten dan kota di Indonesia.
Fasilitas prioritas yang harus rampung meliputi dua asrama siswa, dua asrama guru, ruang kelas, masjid, gedung serbaguna, kantin, dan dapur. Adapun pembangunan fasilitas pendukung lainnya tetap dapat dilanjutkan setelah kegiatan belajar mengajar dimulai, dengan syarat area yang digunakan peserta didik telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan.
Belum selesainya sejumlah fasilitas utama menyebabkan jadwal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang semula direncanakan pada 14 Juli 2026 harus ditunda. Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kementerian Sosial menetapkan MPLS akan digelar pada 31 Juli 2026, bersamaan dengan kesiapan fasilitas utama sekolah.
Sebanyak 370 peserta didik, terdiri atas 270 siswa baru dan 100 siswa existing, dijadwalkan mengikuti MPLS perdana tersebut. Selain pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan juga akan diisi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG), DNA Talent, tes psikologi, hingga pembinaan karakter sebagai bekal memasuki proses pembelajaran.
Dengan pengawasan langsung dari kepala daerah serta dukungan penuh Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis pembangunan fasilitas prioritas Sekolah Rakyat dapat diselesaikan sesuai target sehingga operasional sekolah dapat dimulai tepat waktu dan memberikan layanan pendidikan yang aman, nyaman, serta berkualitas bagi para peserta didik.
(Red)