WATANSOPPENG– Pemberdayaan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau yang dulu dikenal STPDN di lingkungan pemerintahan daerah dinilai sebagai langkah strategis. Dengan kompetensi dan pemahaman birokrasi yang mumpuni, alumni STPDN dinilai mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sesuai tupoksinya.
Pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada tantangan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme aparatur. Dalam konteks tersebut, pelibatan lulusan STPDN atau sekarang IPDN yang telah ditempa dengan pendidikan kedinasan menjadi solusi tepat. Mereka dibekali ilmu pemerintahan, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan sejak di bangku kuliah.
“Saya setuju apabila anak alumni atau anak STPDN diberikan peran penting di pemerintahan sesuai dengan tupoksinya,” ujar salah satu pengunjung caffe di Ladaffa. Menurutnya, penempatan berdasarkan kompetensi akan membuat roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien, terutama dalam merumuskan kebijakan serta menjalankan program di tingkat kabupaten hingga desa.
Selain itu, kehadiran lulusan STPDN di pemerintahan daerah juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan. Dengan integritas dan semangat pengabdian yang tinggi, mereka dapat membantu mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berorientasi pada hasil untuk kesejahteraan masyarakat.
(redaksi)