SOPPENG - Kalimat "siapa yang menentang, dia yang lapar" kini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Frasa ini kerap dilontarkan ketika ada warga yang berani bersuara menyoal pelayanan publik, penyaluran bantuan, dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Alih-alih mendapatkan penjelasan, warga yang menyampaikan aspirasi justru sering kali mendapat stigma negatif seperti "pengacau", "tidak bersyukur", hingga "menentang pemerintah".
"Sejak kapan bertanya soal antrean pelayanan yang panjang disebut menentang? Sejak kapan mempertanyakan bantuan yang tidak tepat sasaran disebut menghasut? Kami hanya ingin keadilan," ujar Opis 55 tahun, warga Kelurahan Botto, saat ditemui di gunung bukit soharto bitung. Selasa, 26 Agistus 2026.
Opies, menilai fenomena tersebut menunjukkan adanya penyempitan ruang demokrasi di tingkat akar rumput.
"Dalam negara demokrasi, kritik adalah kontrol sosial. Ketika kritik disamakan dengan penentangan, maka pemerintah hanya akan mendengar suara dari lingkaran sendiri. Ini berbahaya untuk perbaikan kebijakan," katanya.
Ia menambahkan, seharusnya pemerintah dan aparat justru berterima kasih karena ada warga yang mau peduli dan mengingatkan.
Di sisi lain, sejumlah warga menyoroti sikap sebagian tokoh masyarakat dan kelompok yang mengaku independen. Menurut mereka, para tokoh tersebut kerap bungkam saat warga membutuhkan pembelaan.
"Pas ada kegiatan seremonial atau pembagian bantuan mereka paling depan. Tapi giliran rakyat susah ngurus administrasi, mereka bilangnya netral dan tidak mau ikut campur," kata opies, perwakilan pemuda setempat.
Warga berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog yang lebih luas dan tidak alergi terhadap kritik. Mereka juga meminta aparat di lapangan tidak lagi menggunakan pendekatan intimidasi kepada warga yang menyampaikan pendapat.
"Kami tidak benci pemerintah. Kami hanya ingin didengar. Karena yang merasakan sulitnya hidup ini ya kami, rakyat," tutup Opies
(redaksi)